Audit Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Audit Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

 

SMK3 adalah Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.( Peraturan Pemerintah No.50/2012)

 

SMK3 diwajibkan  bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

 

Tujuan penerapan Sistim Manajamen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) ini adalah dalam rangka :

  • Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 dengan cara : terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi
  • Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan : manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja

 

Audit SMK3 adalah Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan. (PP 50 th 2012 ttg SMK3)
Tujuan Program Audit adalah didasarkan pada pertimbangan :

  • Prioritas manajemen;
  • Tujuan komersial;
  • Persyaratan sistem manajemen;
  • Persyaratan peraturan perundang-undangan;
  • Persyaratan kontrak;
  • Kebutuhan utk evaluasi pemasok;
  • Persyaratan pelanggan;
  • Kebutuhan pihak lain yg berkepentingan;
  • Risiko terhadap organisasi.

 

Lingkup Audit SMK3 yaitu :

  • Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
  • Strategi Pendokumentasian
  • Peninjauan Ulang dan Kontrak
  • Pengendalian Dokumen
  • Pembelian
  • Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
  • Standar Pemantauan
  • Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
  • Pengelolaan Material dan Perpindahannya
  • Pengumpulan dan Penggunaan Data
  • Audit SMK3
  • Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

 

Untuk informasi lebih lanjut dan permintaan penawaran harga, anda dapat menghubungi Rully Marinto melalui email rullymarinto@gmail.com atau HP 0813-5788-9698

Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Sertifikat Laik Operasi (SLO)

 

Sertifikat Laik Operasi (SLO)
Pembangkit, Gardu Induk, Transmisi, Distribusi dan Pemanfaatan

 

Setiap kegiatan usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan yang diatur dalam pasal 44 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

PT. Surveyor Indonesia Cabang Palembang merupakan Lembaga Inspeksi Teknik yang ter-akreditasi untuk menerbitkan SLO ini. Kami memiliki personil yang kompeten dan pengalaman untuk berbagai industri di seluruh Indonesia. Untuk penjelasan terkait SLO lebih detail, maka berikut penjelasan terkait SLO :

 

Sertifikat Laik Operasi (SLO) adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan. ( PERMEN ESDM NO. 05 TAHUN 2014 )

 

SLO wajib dimiliki oleh :

  • Instalasi pembangkit
  • Transmisi dan distribusi
  • Pemanfaatan tegangan tinggi
  • Pemanfaatan tegangan menengah
  • Pemanfaatan tegangan rendah

melalui pemeriksaan dan pengujian pada saat selesai dibangun, direkondisi, relokasi, atau SLO telah habis masa berlakunya.

 

Tujuan SLO :

  • Instalasi tenaga listrik yang ANDAL sehingga dapat beroperasi secara kontinyu sesuai spesifikasi yang telah ditentukan
  • Instalasi tenaga listrik yang AMAN sehingga bahaya yang mungkin timbul bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang dapat berupa kecelakaan dan kebakaran akibat listrik dapat diantisipasi
  • Instalasi tenaga listrik yang RAMAH LINGKUNGAN sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup saat instalasi tenaga listrik dioperasikan.

 

POKOK-POKOK KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 44) :

  1. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan;
  2. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan ramah lingkungan;
  3. Ketentuan tersebut meliputi standardisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat listrik;
  4. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi (SLO);
  5. Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia;
  6. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.

 

KETENTUAN PIDANA (UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 54)

  1. Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta;
  2. Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 Milyar;

 

TATA CARA SERTIFIKASI (Permen ESDM No 10 Tahun 2016)

  1. Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi
  2. Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi
  3. Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi untuk (a) instalasi penyediaan tenaga listrik;
    (b) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri atau yang diterbitkan oleh Gubernur setelah mendapat penugasan dari Gubernur.

 

Untuk informasi lebih lanjut dan permintaan penawaran harga, anda dapat menghubungi Rully Marinto melalui email rullymarinto@gmail.com atau HP 0813-5788-9698